Pada blog kali ini mari kita bahas sedikit tentang sejarah Pantura. Ini mungkin berhubungan dengan sejarah zaman dulu, namun rasanya ada fakta yang tidak diajarkan di sekolah. Mari kita bahas di sini.
Jalan Pantura
Sejatinya Pantura itu adalah suatu kepanjangan dari jalur pantai utara jawa. Biasanya rute ini digunakan oleh bus dan truk sebagai jalur distribusi logistik dan ekonomi antara pulau jawa. Jalan ini melintang dari Anyer hingga Panarukan. Panjang jalur tersebut kurang lebih 1316 km. Adapun estimasi kendaraan per harinya rata-rata mencapai 20.000 hingga 70.000 kendaraan.
Pertama kali yang membuat atau inisiasi jalan tersebut adalah Herman Willem Daendels atau akrab dipanggil dengan Daendels. Dia pertama kali membangun jalan raya pos atau De Grote Postweg pada tahun 1808 bertujuan untuk mempertahankan pulau jawa dari serbuan inggris.
Komunikasi yang Lambat
Pulau jawa sebagai pulau sentral pada waktu itu mempunyai beberapa kekurangan yang cukup parah. Terutama di bidang infrastruktur. Karena komunikasi yang cukup lambat, maka penyerapan informasi diantara daerah jawa terbilang sulit.
28 Januari 1807 Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda oleh Louis Bonaparte, adik dari Napoleon Bonaparte yang diangkat menjadi raja di Belanda selama peperangan Napoleon. Karena pada waktu itu Belanda sedang berperang dengan inggris, maka raja Louis memberikan 2 instruksi kepada Daendels, yaitu mencegah jawa jatuh ke tangan inggris dan membenahi sistem administrasi pemerintahan. Akhirnya untuk mengakomodir tugas tersebut Daendels pergi ke tanah jawa, lebih tepatnya ke Semarang, dan ujung timur jawa.
Setibanya di Semarang 5 Mei 1808 ia langsung mengeluarkan perintah untuk membangun jalan raya pos dimulai dengan cara memperbaiki infrastruktur dan menghubungkan jalan-jalan di desa. Mungkin saja inspirasi membangun jalan raya pos ini dari Kerajaan Romawi dimana membangun jalan-jalan ke tiap kota yang telah di taklukkan.
Pembangunan Jalan Raya Pos Pertama
Pembangunan tahap pertama ini terjadi pada tanggal 5 Mei 1808 dimulai dari Buitenzorg ke Karangsambung. Jalur ini rutenya adalah Cisarua, Cianjur, Rajamandala, Bandung, Parakan Muncang, dan Sumedang.
Lalu tidak lama pada Juli 1808 Daendels bertemu dengan 38 bupati untuk memerintahkan mereka memperbaiki dan menghubungkan jalan-jalan desa. Pembangunan Cirebon-Surabaya juga diserahkan ke kepala daerah setempat bertujuan agar dapat merekrut banyak orang dalam pembangunan melalui pengabdian masyarakat. Dia memanfaatkan sistem kerja wajib dimana masyarakat pada waktu itu sudah terbiasa dengan sistem dan sudah lama dimanfaatkan oleh kolonial.
Namun ada beberapa jalan kecil yang dikerjakan oleh bupati. Sehingga Daendels tidak perlu membuat laporan rinci terkait laporan tersebut. Secara praktis tentu membuat pekerjaan Daendels lebih mudah, namun minusnya tidak ada bukti laporan tertulis tentang laporan pembuatan jalan. Salah satu yang melaporkan pembangunan yang dikerjakan oleh bupati waktu itu adalah korespondensi antara Daendels dengan menteri perdagangan dan koloni saat itu, Paulus Van Der Heim.
Jalan raya Anyer Panarukan di bangun Daendels selebar 7,5 meter. Pada kedua sisinya di batasi dengan lapisan batu agar tidak terkikis. Faktanya teknologi yang digunakan untuk pembangunan jalan raya pos ini sangat sederhana, namun dilakukan dengan cepat. Hanya dengan 3 tahun saja (1808-18011) Daendels berhasil membangun jalur sekitar 1000 km. Dia juga membangun pos pos pengiriman surat pada jarak tertentu yang menjadi cikal bakal sistem pos di Indonesia.
Tujuan Pembangunan Jalan Raya Pos
Rute Anyar – Panarukan ini ketika zamannya sering disebut dengan La Grande Route. Tidak lama setelah itu Belanda diserang oleh inggris dan adanya jalan raya pos tentu mempermudah informasi dan logistik ke seluruh pulau jawa. Dari sisi ekonomi jalan raya pos sangat berpengaruh ketika mengambil surat, pengiriman dokumen, dan lainnya.
Pekerja Rodi Tidak Dibayar
Jika kita merujuk ke sejarah Indonesia dulu, bahwa kerja Rodi itu adalah termasuk kerja paksa dan tidak diberikan imbalan apapun, setidaknya itu yang diajarkan di sekolah. Tapi temuan dan penelitian baru berkata selanjutnya.
Ternyata sistem pembayaran untuk para pekerja itu ada. tapi pelaksanaannya tidak berjalan dengan sesuai rencana. Kendala ini yang sudah menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia.
Menurut informasi yang ada, Daendels selaku Gubernur Hindia Belanda sudah melakukan pembayaran atas proyek pembangunan jalan raya Anyer – Panarukan. Menurut pakar sejarah Asvi Warman Adam, Daendels menyediakan uang sebanyak 30 ribu ringgit untuk konsumsi dan upah dari para pekerja.
Menurut dosen kita Professor Djoko Marihandono, sebenarnya saat pelaksanaan Daendels sudah mengisi form tentang pemberian upah kerja yang tertuang pada tanggal 5 Mei 1808. Ada total 10 pasal disana. Pada pasal 4 berbunyi pembiayaan proyek ini dibiayai oleh negara, pemerintah memberikan upah namun pelaksanaannya dilakukan oleh komisaris negara. Upah yang diberikan berbeda-beda, tergantung medan jalan yang dikerjakan. Yang paling besar adalah di medan pegunungan. Beliau menambahkan besarnya upah sudah dimuat pada instruksi pasal 5.
Pemerintah Daendels telah menyediakan kurang lebih 30.000 ringgit. Satuan ringgit ini adalah nama lain dari mata uang Gulden Hindia Belanda. Total pekerja yang dikerahkan untuk membangun jalan raya pos adalah 1.100 orang. Kemudian masih dibagi kembali menjadi 6 rute proyek.
- Rute Cisarua – Cianjur total 400 pekerja.
- Rajamandala – Bandung total 200 pekerja.
- Cianjur – Rajamandala, Parakanmuncang – Sumedang, Sumedang – Karangsebung total 150 pekerja.
- Bandung – Parakanmuncang total 50 pekerja.
Selama pembangunan berjalan, proyek diawasi oleh para pengamat dan bupati. Bupati adalah jabatan paling tinggi yang diberikan oleh pemerintahan Hindia Belanda ke pribumi. Menurut Professor Djoko, inilah yang dilaporkan oleh sejarah tidak dibayar karena proses pembayarannya diberikan oleh para bupati karena sebagai pengawas proyek. Tapi beliau menambahkan dugaan ini belum tentu benar 100%. Karena bisa saja arsip penyaluran upah kepada para bupati tapi hingga kini belum ditemukan. Ketika Daendels dipanggil pulang ke Paris oleh Napoleon, kata menteri koloni, mungkin saja ada tapi arsipnya belum ditemukan.
Pribumi Korupsi?
Kemudian muncul pertanyaan, apakah benar para bupati tersebut korupsi? Pernyataan ini tidak juga dibenarkan oleh Professor Djoko. Karena beliau menganggap tidak adanya arsip yang membuktikan transaksi tersebut mungkin saja ada kaitannya dengan keterbelakangan kemampuan menulis pribumi pada saat itu. Sehingga arsip upah pembayaran jalan raya pos tidak ditemukan.
Seandainya arsip upah pembayaran ini ditelusuri, kemungkinan pemerintah kolonial sudah memberikan pembayaran. Karena Daendels dikenal sebagai orang yang keras, ia dikenal sebagai orang yang sangat patuh jika ada instruksi. Selain berwatak keras, Daendels juga dikenal sebagai orang yang taat dan konsisten dengan aturan yang ada. Hal itu bisa terlihat dari kebijakan yang mewajibkan negara membayar upah kepada mandor.
- Mandor berhak mendapatkan 3 Ringgit perak.
- Pekerja selain buruh jalan raya pos diberi 2 Ringgit perak.
- Masing-masing orang yang bekerja mendapatkan 3 kantong beras dan garam.
Budaya Korupsi
Jika ditarik secara keseluruhan terhadap cerita yang ada, ternyata budaya korupsi sudah ada sejak masa penjajahan kolonial, lebih tepatnya di masa Daendels. Tentu saja ini dari masyarakat pribumi. Beberapa artikel sudah di up pada kompas.com sebelumnya.
Berdasarkan beberapa informasi yang sudah banyak beredar, Daendals adalah orang yang komitmen untuk memberantas korupsi. Bahkan ada banyak cerita yang saya temukan di rubrik buku dan artikel lain yang lebih terpercaya ketimbang video di Youtube.
Jika ada pejabat kita yang tertangkap korupsi, bisa saja pejabat itu terinspirasi oleh kisah Anyer Panarukan. Atau sedang berjuang melestarikan korupsi. Jadi pesan buat kalian, please untuk katakan tidak untuk korupsi dan mendukung korupsi hukum mati.
Tetap semangat tetap hidup, selalu ngopi dulu.