Ada hal yang menarik di penghuhung Februari 2025. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh KPK pada 20 Februari 2025. Hal ini berkaitan dengan kasus suap eks kader PDIP, Harun Masiku. Ternyata hal ini membuat Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjadi murka. Lalu apa yang dilakukan oleh mantan presiden ke 5?
Disclaimer
Sebelum membaca artikel lebih lanjut mari saya jelaskan disclaimer terlebih dahulu. Blog ini bukan blog alat politik. Simpel blog ini hanya mengomentari atas kebijakan politik dan kebijakan pemerintahan semata dari rakyat biasa. Ada yang pro ada yang kontra, sudah biasa, namanya juga Demokrasi.
Megawati Berang
Melalui kekuatan dan keputusan politik PDIP akhirnya mengeluarkan perintah kepada kepala daerah seluruh Indonesia yang isinya kira-kira untuk tidak pergi ke retreat yang akan dilaksanakan 21-28 Februari 2025. Bahkan dalam surat perintah tersebut berisi agar standby pada handphone masing-masing.
Ternyata buntut aksi tertangkapnya Hasto membuat Megawati kehilangan tangan kanan sekaligus orang kepercayaannya ini cukup serius. Soalnya sampai reaktif seperti ini. Beda dengan beberapa parpol seperi Nasdem, Golkar, yang sebelumnya pernah tertangkap sekjennya, tapi masih kondusif.
Pelantikan oleh Presiden
Dilaksanakan 20 Februari 2025 lalu dan diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia, adalah pelantikan serentak pertama di Indonesia. Dalam pelantikan tersebut seluruh kepala daerah diambil sumpah oleh Presiden. Kemudian Presiden menjadwalkan retreat untuk kepala daerah dan diharapkan datang, karena retreat berisi arahan dan visi misi Presiden serta sinergi ke semua kepala daerah.
Tunduk ke Ketum
Anehnya, tiap kepala daerah seharusnya tunduk ke Presiden dimana dia yang telah melantik dan baru saja diambil sumpah. Namun nyatanya, khusus kaded PDIP semua malah tunduk ke arahan Ketum PDIP.
Secara analogi kita bisa mengatakan perintah Presiden saja ada bisa ditolak, berarti dalam hal ini Ketum PDIP bahkan bisa melebihi perintah Presiden? Lho kok bisa begitu? Kenapa bisa semaunya sendiri? Memangnya negara ini hanya milik partai kerbau moncong putih kah?
Padahal instruksi dari Presiden pasca pelantikan adalah instruksi yang sifatnya pemerintahan, bukan berbau politik. Lantas kenapa Ketum kerbau moncong putih mengeluarkan statement yang politis? Kalau urusannya dengan KPK, selesaikan dengan KPK buktikan kalau memang Sekjen PDIP tidak terlibat. Mudah bukan? Jangan karena masalah sedikit, tapi malah menyakiti semua.
Semoga jadi pembelajaran, kalau dilihat baru PDIP saja. Semoga partai yang lain solid mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan.